27.4.19

Tidak Menjadikan Nilai Ujian Nasional (UN) Sebagai Syarat Seleksi PPDB Jalur Zonasi, Tidak Melakukan Tindakan Jual Beli Kursi/Titipan Peserta Didik/Pungutan Liar, dan 5 Hal Penting Terkait PPDB 2019/2020 Berdasarkan SE Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri

7 Hal Penting Terkait PPDB 2019 Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020
7 Hal Penting Terkait PPDB 2019 Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 TAHUN 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, kami menghimbau kepada Saudara agar segera:

1. menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;

2. menetapkan zonasi paling lama I (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB;

3. memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat dalam melakukan penetapan zonasi;

4. memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

6. memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar; dan

7. memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Silakan Download SE Bersama Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 TAHUN 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020
\

 
Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy
Back To Top